Apa itu PTKP serta Besaran dan Undang-undang yang Mengaturnya

Apakah kamu belum mengetahui apa itu PTKP? Padahal, istilah yang satu ini sangat penting untuk diketahui karena menyangkut soal pendapatan kerja. Baik karyawan maupun perusahaan harus mengetahui apa yang dimaksud dengan PTKP agar dapat menghitung penghasilan serta pajak yang harus dibayarkannya dengan lebih mudah.

Melalui artikel ini, kamu akan mempelajari secara lebih mendalam mengenai apa itu PTKP, mulai dari pengertiannya hingga dasar hukumnya. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui besaran PTKP dengan lengkap. Mari simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

Apa yang Dimaksud dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. PTKP memiliki fungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak (WP), baik itu wajib pajak orang pribadi atau perusahaan, yang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Simpelnya, jika penghasilan satu tahun seseorang berada di bawah nilai PTKP sesuai dengan status perkawinan dan tanggungan, maka penghasilan orang yang bersangkutan tidak akan kena pajak. Namun, jika penghasilan orang tersebut berada di atas ambang batas, maka kelebihan penghasilan orang tersebut (penghasilan neto setelah dikurangi PTKP) akan menjadi penghasilan kena pajak (PKP) yang akan dikenakan PPh 21.

Undang-Undang Apa yang Mengatur PTKP?

Ketentuan mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini mengatur tentang batas penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi setiap orang di Indonesia, serta menetapkan tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau badan usaha.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang cara perhitungan pajak penghasilan, serta cara pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan kepada pemerintah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang mekanisme pengembalian pajak bagi Wajib Pajak yang telah membayar pajak lebih banyak daripada yang seharusnya dibayarkan.

Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PTKP juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP yang berisi tentang besaran PTKP untuk setiap status. Cara penghitungan PTKP juga dijelaskan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

Besaran PTKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, tarif PTKP yang berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak orang yang tidak kawin adalah sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
• Wajib Pajak orang yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
• Wajib Pajak istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami mendapat tambahan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
• Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal tiga orang pada setiap keluarga.
  • Keluarga sedarah yang dimaksud di atas adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak.
  • Keluarga semenda yang dimaksud di atas adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Untuk lebih lengkapnya, simak tabel di bawah ini!

Cara Menghitung Penghasilan tidak Kena Pajak

Untuk membantu kamu memahami lebih baik tentang PTKP, berikut adalah contoh perhitungan PTKP.

Andi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan Jakarta. Saat awal-awal bekerja, status Andi masih lajang sehingga dia masuk golongan PTKP/TK 0 dengan PTKP Rp.54.000.000,00-. Lalu, setelah dua tahun bekerja, Andi menikah tanpa memiliki anak dan membuat status wajib pajak orang pribadinya menjadi PTKP K/0. Perubahan statusnya perkawinan Andi membuat nilai PTKP Andi naik Rp4.500.000,00- ke angka Rp58.500.000,00-.

Berselang satu tahun kemudian, Andi memiliki anak dan membuat status wajib pajak orang pribadinya PTKP/K 1 yang berarti Kawin dan memiliki 1 tanggungan. Perubahan status ini kemudian kembali menambah batas PTKP Andi senilai Rp.4.500.000,00- ke angka Rp62.500.000,00.

Untuk membantu mengelola pajak dan data lainnya dari karyawan, perusahaan dapat menggunakan layanan dari RecruitFirst. Kami menyediakan fitur iHRS yang dapat menyimpan, mengelola, dan melacak seluruh data karyawan dalam perangkat lunak database yang terpusat. Jadi, proses perhitungan pajak karyawan pun akan menjadi lebih mudah. Yuk permudah proses human resource perusahaan Anda bersama RecruitFirst sekarang juga!